Percepat Pembangunan Daerah, Dukung Bupati Donggala Perjuangkan DBH Migas

PALU – Dukungan kuat datang dari Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah, Mahfud Masuara, terhadap inisiatif Bupati Donggala, Vera Elena Laruni. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan kejelasan dan keadilan terkait penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Selat Makassar oleh pemerintah pusat. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami bahwa masalah ini tidak hanya berkisar pada anggaran daerah saja, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak konstitusional daerah penghasil sumber daya alam. Selama ini, banyak yang merasa tidak mendapatkan pembagian hasil yang proporsional.

Isu DBH Migas bukan sekadar anggaran semata tetapi berkaitan dengan keadilan fiskal yang harus diberlakukan. Banyak daerah yang penuh potensi sumber daya alam, namun mereka belum merasakan manfaat yang sebanding dengan kontribusi yang diberikan mereka terhadap pendapatan negara. Mengapa hal ini menjadi penting? Sebab, keadilan fiskal menciptakan keseimbangan yang baik antara daerah penghasil dan daerah penerima. Tanpa itu, akan muncul kesenjangan yang mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di daerah.

Dukungan bagi Daerah Penghasil dan Keadilan Fiskal

Pentingnya dukungan bagi daerah penghasil tidak bisa dipandang sebelah mata. DBH Migas sebagai instrumen keadilan fiskal harus dianggap valid. Ketidakadilan dalam penyaluran dana bisa menyebabkan berbagai masalah, seperti ketimpangan pembangunan, kemiskinan, dan bahkan konflik sosial. Data menunjukkan bahwa daerah yang kaya sumber daya alam sering kali justru terjebak dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, perjuangan Vera Elena Laruni menjadi simbol harapan bagi banyak pihak.

Mahfud Masuara menyatakan, “Saya mendukung penuh langkah Bupati Donggala dalam memperjuangkan hak atas DBH Migas. Ini adalah bentuk keberpihakan kepada daerah dan masyarakat yang telah lama berkontribusi terhadap pendapatan negara.” Pernyataan ini menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan fiskal seharusnya menjadi prioritas semua pihak yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap potensi yang dimiliki suatu daerah seharusnya dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat setempat, sehingga tercipta pembangunan yang inklusif.

Strategi Perjuangan dan Harapan ke Depan

Dalam konteks strategi perjuangan, kolaborasi antarlembaga dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi sangat penting. Bupati sebagai kepala daerah memiliki peranan strategis untuk menjembatani komunikasi ini agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Kita perlu melihat studi kasus dari daerah-daerah lain yang berhasil dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya melalui kebijakan yang tepat. 

Harapan ke depan adalah agar semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, komunitas, hingga sektor swasta, dapat bekerjasama dalam memperjuangkan keadilan ini. Masyarakat seharusnya didorong untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga pengelolaan dan alokasi dana dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil dapat benar-benar memberikan manfaat nyata untuk masyarakat.

Secara keseluruhan, perjuangan untuk kejelasan dan keadilan Dana Bagi Hasil Migas merupakan suatu langkah mulia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bukan hanya seputar angka dalam laporan keuangan, melainkan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Mari semua pihak bersatu padu untuk menciptakan keadilan yang sesungguhnya bagi daerah penghasil, demi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.