Pengiriman Minyak Iran Terpengaruh Sanksi, Teheran: AS Memperolok Hukum Internasional

JAKARTA – Iran merespons dengan tegas atas sanksi terbaru dari AS yang menyasar jaringan pengiriman minyak negara tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Esmaeil Baghaei, menyatakan bahwa langkah Washington bertujuan untuk melemahkan ekonomi Iran dan berdampak negatif pada kesejahteraan rakyatnya.

Sanksi yang diberlakukan pada pertengahan pekan kemarin mencakup lebih dari 100 individu serta entitas, termasuk perusahaan dan kapal, yang dituduh terlibat dalam ‘kerajaan pengiriman’ di bawah kendali Mohammad Hossein Shamkhani, anak dari seorang penasihat senior Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Dalam pandangan AS, Shamkhani beserta jaringan pengiriman minyaknya diduga telah mengalirkan puluhan miliar dolar dalam pendapatan minyak secara ilegal ke Teheran.

Dalam konteks ini, sanksi yang diterapkan oleh AS dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan tekanan terhadap perekonomian Iran yang sudah terpuruk. “Sanksi sepihak dan ilegal AS terhadap Iran merupakan tindakan kriminal yang melanggar prinsip-prinsip dan norma dasar hukum internasional serta hak asasi manusia,” ujar Baghaei dalam sebuah pernyataan resmi. Di balik retorika ini, terdapat isu lebih mendalam mengenai hak asasi manusia dan dampak ekonomis yang ditanggung oleh masyarakat Iran.

Baca Juga: Minyak Iran Mengalir Deras ke China, Cetak Rekor Tertinggi 1,8 Juta Barel per Hari

Baghaei juga menekankan bahwa pemerintah AS harus bertanggung jawab atas pelanggaran berat yang muncul akibat sanksi-sanksi ilegal ini,” paparnya.