Pendidikan Lebih Terjangkau, Perindo NTT Minta Kajian Ulang Pungutan Sekolah

KUPANG – Seiring dengan perkembangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT), muncul berbagai isu yang berkaitan dengan biaya pendidikan, termasuk pungutan sekolah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk merespons isu ini secara bijaksana untuk meringankan beban orang tua siswa. Usulan pembentukan tim evaluasi ini menjadi langkah strategis yang diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan transparan dalam pengelolaan biaya pendidikan di sekolah negeri.

Temuan dari lembaga pengawas seperti Ombudsman NTT menunjukan adanya pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat di beberapa sekolah. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Sejauh mana kebijakan yang ada saat ini menjamin akses pendidikan yang lebih terjangkau? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan?

Pentingnya Evaluasi Pungutan Sekolah

Pungutan di sekolah negeri seringkali dianggap sebagai biaya tambahan yang strategis untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Namun, banyak orang tua yang merasa terbebani oleh besaran pungutan yang tidak selalu sejalan dengan kondisi ekonomi mereka. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan evaluasi terhadap pungutan tersebut agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Simson A. Lawa, Plt Ketua DPW Partai Perindo NTT, mengajak pemerintah provinsi untuk membentuk tim yang dapat mengkaji kembali praktik pungutan yang ada. “Berdasarkan kesepakatan komite sekolah, pungutan memang diperbolehkan, tetapi perlu dicermati apakah nilai dari pungutan tersebut realistis atau tidak,” ujarnya. Melalui pendekatan ini, diharapkan orang tua siswa bisa lebih tenang tanpa harus khawatir dengan pungutan yang memberatkan.

Strategi untuk Meningkatkan Akses Pendidikan

Dalam menentukan langkah ke depan, diperlukan berbagai strategi untuk memastikan akses pendidikan yang lebih terjangkau. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana di sekolah. Ini termasuk melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa setiap pungutan yang diterapkan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan siswa.

Pemerintah juga bisa mengajak berbagai stakeholder, termasuk pihak komite sekolah dan organisasi masyarakat, untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pungutan. Dengan begitu, semua suara dapat didengarkan dan menghasilkan keputusan yang lebih demokratis. Hal ini juga dapat membangun kepercayaan antara orang tua, sekolah, dan pemerintah.

Penutup, untuk mencapai pendidikan yang lebih baik di NTT, bukan hanya penting untuk mengkaji ulang pungutan, tetapi juga untuk membangun kerjasama yang solid antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Upaya bersama ini akan sangat menentukan masa depan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas, mengingat pendidikan yang baik adalah hak setiap anak. Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang lebih kondusif dan berpihak kepada masyarakat.