loading…
TPUA mempertanyakan kinerja Kejari Jakarta Selatan yang belum menahan Ketua Umum Solmet Silfester Matutina. Foto/SindoNews
Anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Abdul Gafur Sangadji menyoroti bahwa ada faktor lain yang tampaknya menghambat proses hukum ini.
“Ini soal political will. Apakah kejaksaan mau atau tidak untuk mengeksekusi putusan? Karena masalah ini sudah melampaui alasan yuridis. Seharusnya keputusan ini sudah dieksekusi,” ujarnya saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin (11/8/2025).
Baca juga: Silfester Matutina Belum Ditahan, Roy Suryo Cs Berencana Laporkan Kajari Jakarta Selatan ke Kejagung
Tim kuasa hukum TPUA lainnya, Ahmad Khozinudin, mengatakan bahwa mereka mencurigai ada motif politik di balik keputusan Kejagung yang belum menahan Silfester. Menurutnya, validitas proses hukum bersih dari politisasi sangat dipertanyakan, terutama di masa pemerintahan saat ini.
Masalah ini memunculkan pertanyaan besar tentang integritas lembaga hukum dan kepatuhan terhadap putusan hukum, yang merupakan fondasi dari sistem peradilan yang adil.
Mengapa Proses Hukum Terhambat?
Banyak faktor yang dapat menyebabkan terhambatnya proses hukum. Salah satunya adalah kurangnya kejelasan dalam penegakan hukum di Indonesia. Banyak kasus yang tampaknya dipengaruhi oleh kepentingan politik atau bahkan tekanan dari pihak-pihak tertentu.
Berdasarkan data yang ada, kasus fitnah ini bukanlah yang pertama kali melibatkan tokoh politik, dan seringkali terhambat oleh intervensi politik. Pengacara tampaknya sering kali harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kasus-kasus tertentu tidak diperlakukan sama di mata hukum, tergantung pada siapa yang terlibat.
Ketersediaan data dan transparansi lembaga penegak hukum menjadi isu penting. Jika warga negara tidak merasa yakin bahwa sistem hukum bekerja secara adil, maka kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut akan semakin menurun. Ketidakpastian ini juga menciptakan atmosfer di mana pelanggaran hukum berlanjut tanpa konsekuensi yang jelas.
Strategi untuk Meningkatkan Integritas Proses Hukum
Penting untuk mengembangkan strategi yang akan memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa hambatan. Salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan transparansi di semua lapisan lembaga penegak hukum. Keterbukaan ini dapat membangun kepercayaan publik dan memberikan keyakinan bahwa keputusan akan diambil berdasarkan fakta dan hukum, bukan politisasi.
Selain itu, pelatihan serta pengawasan yang ketat bagi para penegak hukum juga sangat penting. Dengan memperkuat kemampuan mereka dalam menjalankan tugas, diharapkan kesalahan dalam penegakan hukum dapat diminimalisasi. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan hukum juga dapat menjadi salah satu solusi, di mana mereka dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif.
Penutup dari perbincangan ini adalah perlunya semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menuntut agar proses hukum di Indonesia tidak hanya berjalan di kertas, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses hukum akan menciptakan masyarakat yang lebih damai dan berkeadilan.
