loading…
Ombudsman RI meminta pemerintah mengambil aksi nyata dalam menanggapi fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras di tengah klaim surplus yang kerap didengungkan belakang ini. Foto/Dok
“Saya sendiri melihat ini sudah genting. Sudah perlunya shortcut untuk mengatasi kelangkaan beras,” kata Yeka dalam keterangan resminya.
“Karena jika masalah beras betul-betul tak tertangani, maka akan berdampak kepada isu-isu lainnya,” lanjutnya.
Baca Juga: Cadangan Beras 3,97 Juta Ton, Kepala Bapanas: Stok Banyak, Tak Usah Khawatir
Yeka menyarankan agar pemerintah melepas cadangan beras yang dimiliki Bulog ke pasaran. Ia juga meminta pemerintah menunda aturan yang melarang pelaku usaha menyerap beras Bulog dari impor tahun lalu.
“Ombudsman menilai jalan pintas ke depan ini harapannya Bapanas turun untuk menunda peraturan badan soal mutu label beras,” katanya.
Selain itu, Yeka menilai pemerintah juga perlu memantau terkait harga beras di pasar tradisional dan pasar moderen. Menurutnya, pemerintah perlu mencabut harga eceran tertinggi (HET) untuk beras premium.
Dinamika Harga Beras di Pasar
Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat dihadapkan pada kenyataan pahit ketika harga beras melonjak tinggi. Eranya kebangkitan ekonomi pascapandemi ternyata tidak serta merta menguntungkan semua sektor. Sebaliknya, fenomena kelangkaan semakin memperburuk keadaan. Komoditas yang merupakan bahan pokok utama ini seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk dijaga kestabilannya.
Menurut data terbaru, harga beras di pasar tradisional mengalami kenaikan hingga 30% dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini mengakibatkan dampak langsung bagi rumah tangga, karena beras adalah komoditas yang paling sering dikonsumsi setiap hari. Hal ini menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang bergantung pada stabilitas harga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Strategi Pemerintah Mengatasi Krisis Beras
Mencari solusi di tengah permasalahan ini memang tidaklah mudah. Namun, langkah-langkah strategis dari pemerintah sangat diperlukan. Salah satu rekomendasi dari Ombudsman adalah untuk segera melepaskan cadangan beras yang dimiliki oleh Bulog ke pasar. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan pasokan dan meredakan tekanan harga. Selain itu, penundaan terhadap peraturan yang membatasi akses pelaku usaha terhadap beras dari Bulog juga perlu untuk dibahas.
Pemantauan harga di pasar juga menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Dengan memantau dan mengambil langkah-langkah yang tepat, pemerintah bisa memastikan bahwa harga beras tetap terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan mencabut harga eceran tertinggi (HET) bagi beras premium bisa jadi adalah bagian dari solusi yang perlu dipertimbangkan agar pasar berjalan lebih fleksibel.
Jika langkah-langkah strategis di atas dapat diimplementasikan secara konsisten, kita berharap masalah kelangkaan dan kenaikan harga beras ini bisa diatasi. Maka dari itu, penting bagi pemerintah tidak hanya berpegang pada klaim surplus yang ada, tetapi juga menjalankan tindakan nyata untuk menstabilkan pasokan beras di masa depan.
