loading…
Prilly Latuconsina mengkritisi kelakuan sejumlah Anggota DPR RI yang dinilai tak bijak dalam menanggapi isu kenaikan gaji dan tunjangan. Foto/Instagram Prilly Latuconsina.
Melalui unggahan di Instagramnya, Prilly menyebut hal itu justru mengundang kemarahan masyarakat hingga terjadinya aksi turun ke jalan dan memakan korban.
“Ya. Sebelum kita bahas ke situ, kita akan tarik mundur lagi. Apa sih sebenarnya yang terjadi di demo-demo ini? Apa tuntutan-tuntutan dari kita semua untuk Dewan Perwakilan Rakyat?” tutur Prillya Latuconsina dikutip Sabtu (30/8/2025).
Dalam situasi seperti ini, keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan pendapat menjadi sangat krusial, terutama ketika isu gubernatorial dan anggaran pemerintah menjadi sorotan utama. Isu kenaikan gaji dan tunjangan para wakil rakyat sering kali menjadi pemicu keresahan publik, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Krisis Kepercayaan terhadap Legislatif
Keberadaan wakil rakyat seharusnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun, ketika kenaikan tunjangan DPR disorot, banyak yang merasa bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan suara rakyat. Ini menciptakan jarak antara masyarakat dan legislator, yang seharusnya saling mendukung.
Prilly menegaskan, kenaikan tunjangan yang signifikan dapat memicu kemarahan warga, terutama ketika kondisi sosial-ekonomi semakin sulit. Apa yang seharusnya menjadi langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan, malah dapat menjadi bumerang. Masyarakat berhak bertanya, “Apakah DPR memahami kondisi yang kami hadapi?” Inilah saat-saat di mana komunikasi dan transparansi antar kedua pihak sangat penting.
Strategi Menyikapi Kritik Masyarakat
Untuk meredakan ketegangan, DPR perlu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait anggaran. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan forum atau diskusi terbuka. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, diharapkan kepercayaan publik bisa kembali terbangun.
Di samping itu, penting bagi para wakil rakyat untuk menangkap suara dari lapangan. Mengadakan survei atau polling tentang kebijakan terkait tunjangan dan gaji bisa memberikan gambaran nyata mengenai persepsi masyarakat. Keberanian untuk menerima masukan dari publik adalah langkah awal yang baik untuk meningkatkan citra lembaga legislatif.
Di sisi lain, Prilly juga mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam demokrasi. “Kita sebagai anak muda harus lebih peka dan berani menyuarakan pendapat. Jangan hanya jadi penonton. Kita harus suarakan hak kita!” ungkapnya, menekankan bahwa suara generasi muda bisa menjadi katalisator perubahan.
Penutup yang dapat diambil dari sorotan terhadap isu ini adalah bahawa komunikasi terbuka antara DPR dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan iklim yang lebih baik. Kenaikan tunjangan harus dilihat secara holistik, bukan sekadar angka, tetapi pemberian makna dan nilai lebih untuk kesejahteraan rakyat. Melalui dialog, harapan akan terciptanya sistem yang lebih saling mendukung dan memperhatikan kebutuhan masyarakat bisa terwujud.
