Massa Serang Kantor Polisi Mesir Karena Marah atas Tragedi Kelaparan di Gaza

KAIRO – Beberapa waktu lalu, sebuah video viral menunjukkan sekelompok pemuda Mesir melancarkan serangan berani terhadap kantor polisi. Aksi ini dipicu oleh kemarahan mereka atas krisis kemanusiaan yang melanda Gaza akibat blokade yang diterapkan oleh Israel, dan mereka menganggap pemerintah Mesir memiliki keterlibatan dalam menciptakan tragedi tersebut.

Mereka yang menyebut diri mereka “Iron 17”, menyerbu markas Keamanan Negara di Ma’asara, Helwan, pada malam Jumat, 25 Juli 2025, menahan beberapa personel keamanan selama berjam-jam. kejadian ini menjadi yang pertama sejak Abdel Fattah al-Sisi menjabat sebagai presiden pada tahun 2013.

Serangan ini lebih dari sekadar tindakan kekerasan terhadap institusi pemerintah; itu mencerminkan kemarahan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat yang dapat mengancam kekuasaan Presiden Sisi.

Baca Juga: Jumlah Warga Palestina yang Tewas Kelaparan di Gaza Bertambah Jadi 122 Orang

Kemarahan mereka jelas terlihat, dan ini berakar dari tanggung jawab Mesir dalam tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, terutama terkait dengan penutupan penyeberangan Rafah. Sejak Israel berhasil menguasai penyeberangan ini pada Mei 2024, kondisi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk, dengan banyak meninggal karena kelaparan, termasuk anak-anak, menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Palestina.

Dalam situasi ini, pemerintah Mesir tetap menyangkal tanggung jawab atas penutupan penyeberangan tersebut, meskipun banyak yang menilai itu sebagai bentuk penyerahan terhadap tekanan internasional, terutama dari Israel dan Amerika Serikat. Sikap ini menimbulkan kemarahan yang besar di kalangan rakyat, yang melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.

Semakin memanasnya situasi ini diperburuk oleh pernyataan Gubernur Sinai Utara, Khaled Megawer, yang mengakui dalam wawancara dengan jurnalis pro-rezim bahwa Mesir tidak bisa membuka kembali penyeberangan Rafah secara paksa karena adanya penolakan dari AS. Pernyataan ini dianggap sebagai pengakuan implisit terhadap tanggung jawab Kairo dalam penutupan perlintasan tersebut.

Dalam kanal Telegram bernama “Nation’s Flood”, yang memiliki hampir 50.000 pelanggan, beredar rekaman pemuda yang menyandera para petugas di dalam kantor Keamanan Negara Ma’asara selama berjam-jam. Video-video yang ditonton jutaan orang ini mengecam penutupan penyeberangan Rafah, yang merupakan jalur vital bagi penduduk Gaza yang terjebak di dalam pengepungan.

Seorang petugas yang disandera dalam video tersebut menjawab tuntutan untuk membuka kembali penyeberangan Rafah dengan tegas, mengatakan: “Mustahil.” Pernyataan ini memperlihatkan betapa sulitnya situasi yang menimpa masyarakat Gaza dan betapa frustasinya para pemuda yang merasa tak berdaya di tengah bencana ini.

Klip-klip tersebut bukan hanya sekadar rekaman, tetapi juga menjadi simbol bagi mereka yang muak dengan rezim Mesir yang dianggap terlibat dalam penderitaan yang dialami rakyat Gaza. Suara pemuda yang menuntut keadilan ini menggema di seluruh penjuru, menunjukkan bahwa kemarahan mereka tidak bisa lagi dibungkam.

Dampak Sosial dan Politik dari Kekacauan

Situasi ini memunculkan berbagai pertanyaan penting tentang bagaimana tindakan masif seperti ini dapat memengaruhi stabilitas politik di Mesir. Dengan meningkatnya kemarahan masyarakat, terutama di kalangan pemuda, banyak yang mempertanyakan legitimasi pemerintah saat ini dan apakah mereka masih layak memegang kekuasaan dalam menghadapi krisis yang begitu mendalam.

Statistik menunjukkan bahwa dukungan terhadap pemerintah Sisi mulai menurun, seiring dengan meningkatnya ketidakpuasan terhadap kebijakannya yang disoroti dalam aksi-aksi protes seperti ini. Dalam konteks ini, bahwa penyerangan terhadap kantor polisi adalah bentuk ekspresi dari keputusasaan dan keresahan masyarakat yang terpinggirkan, yang merasa tidak memiliki saluran untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka.

Strategi Menyikapi Ketidakpuasan Publik

Pemerintah Mesir tampaknya berada di persimpangan yang sulit. Di satu sisi, mereka harus melakukan upaya untuk mengatasi krisis yang membawa dampak pada warganya, sementara di sisi lain, mereka perlu menjaga stabilitas politik yang dapat terganggu oleh tindakan-tindakan radikal. Jika mereka gagal memenuhi harapan masyarakat, kemungkinan besar kerusuhan akan meluas dan berpotensi memicu ledakan lebih besar. Ini adalah tantangan besar yang memerlukan pendekatan multi-sektoral, dari diplomasi internasional hingga langkah-langkah dalam negeri yang efektif.

Dalam merespons kondisi yang menekan ini, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya mengedepankan tindakan represi, tetapi lebih memprioritaskan dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Memahami keinginan dan kebutuhan rakyat adalah langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan dan menciptakan kembali kondisi yang lebih stabil.

Kesimpulannya, kita melihat dinamika yang sangat kompleks dalam situasi ini. Tindakan massa di Mesir merupakan lensa untuk memahami ketidakpuasan yang mendalam dan tantangan yang harus dihadapi pemerintah saat ini. Masyarakat kini menunggu untuk melihat apakah ada perubahan signifikan dan apakah pemerintah mampu merespons dengan bijak, untuk menghindari konfrontasi lebih lanjut yang dapat membawa malapetaka bagi semua pihak.